PK Pollycarpus Dilakukan Secara Diam-Diam, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mempertanyakan putusan MA terkait permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, yang dilakukan secara diam-diam. Putusan yang mengurangi hukuman Pollycarpus dari 20 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara dinilai tak transparan dan mencederai azas keadilan.

Aktivis KASUM, Usman Hamid, mengatakan ada keganjilan bahwa PK tersebut diselenggarakan secara tertutup. Terlebih, kasus pembunuhan Munir adalah kasus besar yang sudah menyangkut masalah demokrasi di negeri ini.

"Kalau mereka beralasan bahwa PK tidak perlu dibuka, diselenggarakan secara tertutup saja, saya kira itu keliru besar," ujarnya.

Dia pun mencontohkan PK terkait perkara Akbar Tandjung. PK tersebut dibuka secara terang-terangan ke publik, bahkan disiarkan secara langsung di televisi. Tertutupnya sidang PK kasus Pollycarpus telah menciderai proses peradilan. Dalam peradilan, proses dan hasilnya memiliki nilai penting yang sama.

"Jadi kalau prosesnya saja tidak memperlihatkan keadilan, memang busuk lembaga peradilan di Indonesia ini," lanjut Usman.

Usman mengaku pihaknya telah memintai MA keterangan lebih jauh mengenai pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan PK tersebut. Namun pihak MA belum dapat memberikan keterangan hingga saat ini.

KASUM mengatakan, informasi putusan PK hanya diperoleh dari website MA. PK atas PK Permohonan PK yang diajukan Pollycarpus merupakan respons atas putusan PK yang diajukan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Kejaksaan Agung dan menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara.