JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan pentingnya melaksanakan manajemen kontrol terhadap seluruh jajarannya. Hal itu dikatakan Jokowi terkait rentannya PNS membolos atau terlambat di hari pertama puasa.
"Yang namanya manajemen pengawasan, kontrol itu harus dilakukan. Kalau tidak, orang kerja tidak merasa diawasi," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (10/7/2013) siang. Jokowi memaklumi jika ada PNS membolos atau terlambat pada hari pertama puasa. Ia tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut karena pada hari-hari biasa pun ada juga PNS yang terlambat.
Jokowi mengatakan, ia telah memberikan instruksi kepada semua pimpinan di setiap institusi agar mengawasi bawahannya masing-masing. Pengawasan dilakukan pada pegawai yang terlambat atau membolos di hari pertama bulan suci Ramadhan ini. "Sudah semua, sampai ke kelurahan dan kecamatan," ujarnya.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencatat, dari total PNS Provinsi DKI sebanyak 73.645 orang, ada satu orang yang tidak masuk tanpa keterangan, 24 orang sakit, 6 orang izin, 61 orang cuti, dan 36.880 orang libur. Sayangnya, BKD tak merekapitulasi jumlah PNS yang masuk terlambat.
Pantauan Kompas.com di Balaikota, setidaknya ada tiga orang PNS yang baru datang sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka dengan berbaju khas PNS berwarna cokelat serta menenteng tas tampak berlari memasuki kantornya.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi: Orang Kerja Harus Diawasi
Dengan url
http://productivitymalevirility.blogspot.com/2013/07/jokowi-orang-kerja-harus-diawasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi: Orang Kerja Harus Diawasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jokowi: Orang Kerja Harus Diawasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar